MalutPedia.com,Sanana– Ratusan peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Sula kini menghadapi ketidakpastian. Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi memblokir seluruh layanan kepegawaian di lingkungan Pemkab Sula sejak 17 Juli 2025.

Langkah tegas ini diambil BKN melalui Kantor Regional XI Manado sebagai sanksi administratif atas belum diumumkannya hasil seleksi PPPK oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula hingga batas waktu yang telah ditentukan, yakni 30 Juni 2025.

“Sudah kami tegaskan sebelumnya. Jika hasil seleksi tidak diumumkan hingga akhir Juni, maka layanan kepegawaian akan diblokir mulai 17 Juli. Dan itu sudah kami lakukan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg XI BKN Manado, Tonny Munayang, saat dikonfirmasi melalui via telp Jumat, (31/7/25)

Menurut Tonny, hingga saat ini BKN belum menerima klarifikasi apa pun dari Pemkab Sula terkait keterlambatan tersebut. Akibatnya, peserta seleksi PPPK terancam gagal diangkat meski telah mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Situasi ini memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Sula, organisasi masyarakat, serta BKPSDM, Ketua Komisi I DPRD Hi. Safrin Gailea menyuarakan keresahan publik dan mendesak BKN agar membuka ruang negosiasi.

“Kami minta ada kebijakan dan solusi agar pemblokiran ini tidak menjadi batu sandungan bagi para peserta seleksi,” ujarnya.

Namun, BKN Manado menegaskan bahwa kunci pembukaan blokir sepenuhnya berada di tangan Bupati Kepulauan Sula.

“Silakan Ibu Bupati umumkan hasil seleksi, atau temui langsung pihak BKN RI. Kalau tidak, jangan harap layanan akan dibuka kembali,” tandas Tonny.

Sementara itu, gelombang desakan dari publik dan mahasiswa terus meningkat, meminta Bupati segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan nasib ratusan calon ASN yang telah lama menanti kejelasan.indh